undang undang no 40 tahun 2008. KETENTUAN UMUM 2. undang undang no 40 tahun 2008

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 5. DETAIL PERATURAN Abstrak Tipe Dokumen Peraturan Perundang-undangan Judul Undang-undang (UU) Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas T. 14. 336Peraturan; Peraturan Menteri. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2008 TENTANG USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Undang-undang (UU) No. 2008. UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK. Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (“UU ITE”) sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (“UU 19/2016”), unsur dengan sengaja dan. Undang-undang (UU) No. Kriteria sebagaimana dimaksud. Saat ini setidaknya ada tiga undang-undang berbeda yang mengatur perbuatan ujaran kebencian sebagai tindak pidana. . Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan. 133, LL SETNEG : 40 HLM Undang-undang (UU) tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan ABSTRAK: UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. TB Simatupang No. 2008. . Pajak Penghasilan Pasal 25 tahun 2008 setiap bulan sebesar Rp 100. 36 Tahun 2008 merupakan landasan hukum yang penting dalam sistem perpajakan di Indonesia. 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis menyebutkan bahwa diskriminasi adalah segala bentuk pembedaan, pengecualian, pembatasam, atau pemilihan berdasarkan para ras dan etnis yang mengakibatkan pencabutan atau pengurangan pengakuan, perolehan, atau pelaksanaan hak asasi manusa dan kebebasan dalam. Secara umum, RUUHP masih mempertahan­kan kontruksi rumusan perbu­atan penghinaan terhadap go­longan. 2008/NO. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas,. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2008 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: a. UNDANG-UNDANG TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH. kitab suci atau simbol keagamaan. CATATAN: Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Agustus 2007. Pengurus Partai Politik yang menggunakan Partai Politiknya untuk melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (5) dituntut berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 tentang Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berkaitan dengan. Semuel mengatakan, bicara hoax itu ada dua hal. 2009/ No. CATATAN: Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Agustus 2007. NOMOR 40 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 51 TAHUN 2008 TENTANG PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI USAHA JASA KONSTRUKSI. UMUM Dalam rangka mengatasi terjadinya hal ikhwal kegentingan yang. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2008 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: a. 69, TLN NO. E. 300 Juta. Undang-undang (UU) tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis undang-undang republik indonesia. Amar Putusan:1. Tentang. Undang-Undang No. 4851, LL SETNEG : 25 HLM. Karya ini berada pada domain publik di Indonesia, karena tidak dilindungi hak cipta berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40 TAHUN 2008 TENTANG PENGHAPUSAN DISKRIMINASI RAS DAN ETNIS DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Kriteria sebagaimana dimaksud. Pemohon: Muhamad Sulaiman Hidayat,dkk 2. See Full PDF Download PDF. 40, LN. 19 Tahun 2016; UU No. Menurut Pasal 15 UU No. Peraturan perundang-undangan di Indonesia tidak mengenal istilah hoax namun mengenal istilah berita bohong. Badan/Pengarang: Indonesia. bahwa setiap orang berhak atas jaminan sosial untuk dapat memenuhi kebutuhan dasar. 36, LN. 42 KB) Terima kasih sudah berkunjung. Mengingat : 1. 40 Tahun 2008 pasal 15 menyebutkan beberapa sanksi pidana terkait tindakan diskriminasi, yaitu: Pasal 16. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 F disebutkan bahwa setiap Orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh Informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan Informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. CATATAN: Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Januari 2008. Dengan berlakunya UU ini, maka sekaligus akan mengubah dan mencabut sejumlah UU lain yang. 2008. Pasal 40 : Cukup jelas. huruf c Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 28 ayat (2) dan Jo Pasal 45 merupakan ketentuan yang mulai digunakan dalam kasus-kasus penyebaran kebencian berbasis SARA. 4844, LL SETNEG : 25 HLM Undang-undang (UU) tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ABSTRAK: UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 37 TAHUN 2008 TENTANG OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: a. AD Premier 9th floor, Jl. bahwa kemerdekaan pers merupakan salah satu wujud kedaulatan rakyat dan menjadi unsur yang sangat penting untuk menciptakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang demokratis, sehingga kemerdekaan mengeluarkan pikiran dan pendapata. Mencabut : Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas; Dilaksanakan Oleh (Peraturan Pelaksana) : Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pengajuan dan Pemakaian Nama Perseroan Terbatas; Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. 4852, LL SETNEG : 16 HLM. META KETERANGAN; Tipe Dokumen: Peraturan Perundang-undangan: Judul: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah: T. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sampai Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. Undang-undang (UU) No. Undang-Undang ini dibentuk Kabupaten Pringsewu di wilayah Provinsi Lampung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Frasa "dapat diangkat kembali" dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik bertentangan secara bersyarat dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "dipilih kembali melalui suatu proses seleksi sebagaimana diatur dalam Pasal 30 dan Pasal 32. 06-527 Tentang Petunjuk Pelaksanaan. 2 Tahun 2014 terkait bergantinya dari Undang- Undang No. 40 TH 2004 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40 TAHUN 2004 TENTANG SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. 2021. 94, TLN NO. Undang undang No. H. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis Abstraksi. H. 64 KB) 48. 40 Tahun 2008 Keterangan : Penghapusan Diskriminasi Ras Dan Etnis Kategori : Undang-Undang, Nasional Tahun : 2008 DOWNLOAD. Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Agustus 2007. UU Perbankan Syari’ah, tidak dapat dilepaskan dari historis (sejarah), artinya lahirnya institusi di atas bukan institusi yang “a-historis” melainkan “historisch bepaald”. Undang-Undang No. Dengan Persetujuan Bersama d. 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, sejumlah tantangan masih banyak ditemukan. Tipe Dokumen. dengan rahmat tuhan yang maha esa. Mencabut UU 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mencabut UU 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3587). Ketegori. Judul. tentang Uji Materiil Pasal 27 ayat (1) Undang-undang No. Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. 40 of. 122 Tahun 2018; Peraturan Kepala. Perubahan pertama: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016. Mengingat : Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28 F, dan Pasal 28 J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA dan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA M E M U T U S K A N: Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI. DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2008 TENTANG PERBANKAN SYARIAH Miranda Fitraya1, Abdul Rachmad Budiono2, Bambang Sugiri3 Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. Peraturan ini. UMUM Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 menjamin kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIANOMOR 40 TAHUN 1999TENTANGPERSDENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAPRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, bahwa kemerdekaan pers merupakan salah satu wujud kedaulatan rakyat dan menjadi unsur yang sangat penting untuk menciptakan kehidupan. ASAS DAN TUJUAN 3. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian merupakan pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992. 504. mencabut dan tidak memberlakukan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 3611). bahwa masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 harus diwujudkan melalui pembangunan perekonomian UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36 TAHUN 2008 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PENGHASILAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Dalam Undang-Undang ini, yang dimaksud dengan: Daerah Otonom, yang selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan. . 40 Tahun 2007 Perseroan Terbatas MATERI POKOK PERATURAN Abstrak. com (Diterima pada: 30-01-2018 dan dipublikasikan pada: 30-03-2018 ) ABSTRACT This research attempts to find forms of discrimination in the Act No. Buku Badrulzaman, Mariam Darus, Aneka Hukum Bisnis, (Bandung : Penerbit Alumni, 1994). Menimbang: a. Untuk data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder karena penulis menggunakan data yang diperoleh dari melakukan studi kepustakaan yang berkaitan dengan diskriminasi. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008. PK. Dokumen Terjemah Resmi : Undang-undang Republik Indonesia nomor 40 Tahun 2008 tentang penghapusan Diskriminasi Ras Dan Etnis. UU ini mengatur. Undang. 40 Tahun 2015; Peraturan Menteri Perhubungan No. Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 2 dikenai. 2008/NO. Karya ini berada pada domain publik di Indonesia, karena tidak dilindungi hak cipta berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. BAB I. AD Premier 9th floor, Jl. 0. Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan angkutan laut luar negeri, keagenan umum, dan perwakilan perusahaan angkutan laut asing diatur dengan Peraturan. Mengingat : Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Dengan . Undang-undang (UU) NO. (2). Keputusan Presiden No. Tipe Dokumen. Lalu, Pasal 40 ayat (2b) Undang-Undang No. AD Premier 9th floor, Jl. Peraturan Pemerintah (PP) NO. View/ Open. mencabut dan tidak memberlakukan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 3611). 170, tln. 6354, LL SETKAB : 51 HLM. CATATAN: Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Agustus 2011. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40 TAHUN 1999 TENTANG PERS DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Menimbang: a. PUTUSAN Nomor 77/PUU-XIV/2016. Ketentuan ini dimaksudkan agar peraturan perundang-undangan yang terkait, misalnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006. 4867, LL SETNEG : 36 HLM. 14 Tahun 2008; UU No. Kemerdekaan pers merupakan salah satu wujud kedaulatan rakyat dan menjadi unsur yang sangat penting untuk menciptakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang demokratis, sehingga kemerdekaan mengeluarkan pikiran dan pendapat sebagaimana tercantum. 4852, LL SETNEG : 16 HLM. Perasuransian. bahwa Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketentuan mengenai penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas. Akhirnya 30 April 2008, Undang-Undang No. PP ini mengatur mengenai perubahan beberapa pasal dan penambahan satu pasal baru dalam PP Nomor 51 Tahun 2008. 1. Pelayaran - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008. Mengingat : 1. Mengingat : Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28 F, dan Pasal 28 J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 2009/ No. 102, TLN NO. Nasional sesuai amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, diperlukan dukungan dana untuk operasional pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Fasilitas Kesehatan; b. Undang-undang (UU) No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian merupakan pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992. Agraria/Kepala BPN No. NOMOR 40. 18, LN. oleh Undang-undang Perseroan Terbatas menegaskan kembali bahwa di dalam pergaulan hukum dikenal subjek hukum lain selain 9 Indonesia, Undang-Undang Perseroan Terbatas, UU No. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 2. 19 tahun 2016 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis. . Pasal 40 (1) Penyelesaian sengketa melalui Mediasi merupakan pilihan para pihak dan bersifat sukarela. bahwa kemerdekaan pers merupakan salah satu wujud kedaulatan rakyat dan menjadi unsur yang sangat penting untuk menciptakan kehidupan bermasyarakat,. 4851, LL SETNEG : 25 HLM. Peraturan Terkait; Filter. PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK. yang kemudian tercakup ke dalam pengaturan menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. 2 Tahun 2008 seperti juga UU No. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran. tentang. 000. UMUM Pasal 28 Undang-undang Dasar 1945 menjamin kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan. Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, dicabut dan. Frasa "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik" dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 44 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai khususnya frasa. 36, LN. 4 Juli 2008. perlindungan hukum dan penegakan hukum serta peningkatan kesadaran untuk menghormati harkat dan martabat manusia. 40 Tahun 2009 Kepemudaan DETAIL PERATURAN Abstrak. 4919, LL SETNEG : 12 HLM. 40 TH 2004 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40 TAHUN 2004 TENTANG SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. PK. Frasa "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik" dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 44 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai khususnya frasa. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Pasal 114 dan Pasal 176 angka 4 ayat (4) dalam Pasal 252 dan angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2O2O tettang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O2O Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia. Berdasarkan amanat Pasal 22 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka perlu menetapkan PeraturanUNDANG-UNDANG NO. Informasi merupakan kebutuhan pokok dan hak asasi manusia; Keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik; Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Badan Publik) wajib menyediakan,. UUD 1945 pasca amandemen, kemudian Pasal 1 angka 1 UU No. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40 TAHUN 1999 TENTANG PERS DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Menimbang: a. 12 Tahun 1969, UU No. Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan.